Wondama | Mediaprorakyat.com — Aksi tidak biasa terjadi di Kabupaten Teluk Wondama, Kamis (13/11/2025). Sejumlah anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) melakukan penyegelan (pemalangan) terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Teluk Wondama sebagai bentuk protes atas belum dicairkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025.
Aksi ini mencuat setelah beredar unggahan di salah satu grup Facebook Teluk Wondama oleh akun bernama Land Heneny dengan judul “Wondama Memanas: Kamar Adat Pengusaha Papua ‘Penggal’ Kantor Dinas PU, Protes Dana Bagi Hasil yang Nyawa di Tangan Birokrat.”
Menurut informasi dalam unggahan tersebut, para pengusaha lokal yang tergabung dalam KAPP menilai pemerintah daerah lamban dalam menyalurkan dana bagi hasil yang telah disetujui sejak awal tahun. Sejumlah proyek infrastruktur dan program pengembangan ekonomi masyarakat disebut belum terealisasi, padahal telah masuk dalam skema pendanaan DBH Provinsi Papua Barat.
“Dana itu bukan untuk mewah-mewahan, tapi untuk hidup masyarakat dan pengusaha asli Papua. Kalau ditahan, kami tidak bisa kerja, rakyat pun ikut susah,” tulis salah satu pengusaha yang turut berkomentar di unggahan tersebut.
Selain menyoroti keterlambatan pencairan dana, aksi tersebut juga menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak birokrat terkait mekanisme penyaluran anggaran daerah yang bersumber dari DBH provinsi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terkait aksi pemalangan tersebut. Sementara aktivitas perkantoran di Dinas PU dilaporkan sempat terhenti sejak pagi hari.
Aksi ini menambah daftar panjang persoalan penyaluran dana bagi hasil di wilayah Papua Barat, yang sebelumnya juga menjadi keluhan beberapa daerah terkait keterlambatan transfer dana pembangunan dari provinsi ke kabupaten/kota.
[red/mpr/hs]
