Jakarta | Mediaprorakyat.com – Mahasiswa Papua Selatan mendesak PT Telkom Indonesia menghadirkan layanan digital yang adil dan merata. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi resmi bersama jajaran direksi Telkom di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ketua BEM Universitas Musamus Merauke, Yoram Oagay, menegaskan bahwa mahasiswa Papua Selatan akan terus memperjuangkan akses telekomunikasi yang layak bagi masyarakat. Audiensi ini turut dihadiri DPR Papua Selatan, pemerintah daerah, komunitas ojek online, pelaku UMKM, serta organisasi kepemudaan.
“Mahasiswa bukan musuh negara, melainkan garda terdepan dalam menyuarakan keresahan rakyat. Kami datang mewakili masyarakat Papua Selatan yang sudah terlalu lama terisolasi digital. Delapan tahun berturut-turut kami mengalami putus jaringan. Kami bosan diberi data, kami butuh solusi nyata,” ujar Yoram lantang.
Menurutnya, gangguan jaringan berdampak luas. Mahasiswa kesulitan mengakses bahan kuliah, masyarakat terhambat dalam urusan administrasi, hingga UMKM kehilangan pendapatan. Bahkan, mahasiswa sering harus mencari sinyal di pinggir jalan untuk menyelesaikan skripsi.
Dalam forum tersebut, Telkom melalui Direktur Network, Nanang Hendarno, memaparkan rencana pembangunan kabel laut Merauke–Tual dengan target 2028, penguatan jalur backup Mappi–Boven Digoel, serta pembangunan mini core server di Merauke. Namun, mahasiswa menilai janji pembangunan jangka panjang itu belum cukup menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Mahasiswa menuntut Telkom memberikan kompensasi berupa paket data dan layanan Indihome gratis selama satu hingga dua bulan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Mereka juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah blank spot seperti Sota, Okaba, Kimam, Asmat, dan Boven Digoel.
“Papua Selatan jangan sampai terus-menerus dianaktirikan dalam akses telekomunikasi. Keadilan digital adalah hak semua warga negara,” tegas Yoram.
Mahasiswa memberi tenggat waktu hingga 13 September 2025 untuk Telkom menindaklanjuti aspirasi tersebut. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi mogok besar-besaran bersama masyarakat Papua Selatan.
[red/mpr/js]
