JAKARTA | Mediaprorakyat.com – Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) memberi apresiasi terhadap Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang telah memberi angin segar atas upaya pengelolaan minuman alcohol jenis sopi di Provinsi Maluku sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi rakyat.
“Kami memberi apresiasi atas signal baik dari Wakil Gubernur Abdullah Vanath sewaktu dirinya mengunjungi Maluku Barat Daya dan memberi dukungan untuk pengelolaan minuman tradisional Sopi sebagai salah satu potensi local untuk dikembangkan demi ekonomi rakyat. Tinggal saja bagaimana pemerintah daerah merumuskan system pengawasannya”, ungkap Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia, Freni Lutruntuhluy saat diwawancarai awak media di Jakarta pada jumat (12/09/205).
Menurut Freni Lutrun (sapaan akrabnya), mengatakan, meskipun minuman sopi ini masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Maluku karena banyak kasus criminal yang terjadi akibat dampak miras, tidak berarti bahwa satu-satunya Sopi menjadi penyebabnya.
“Semua minuman jika dikonsumsi berlebihan tetap saja mabok dan itu berpotensi menjadi kericuhan atau masalah. Saya tanya, kalau anda minum Bir berlebihan dan mabuk atau apapun minuman kerasnya dan anda berbuat keonaran, apakah sopi yang harus disalahkan? Tentu tidak bisa begitu dong”, kata Freni Lutrun saat itu.
Menurut dia, Wagub Maluku Abdullah Vanath sangat memahami bagaimana karakteristik seluruh wilayah Maluku dengan potensi dan keunggulannya sendiri-sendiri. Karena itu ada benarnya apa yang disampaikan Wagub soal Sopi harus dikelolah baik untuk kepentingan rakyat.
Freni Lutruntuhluy juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku harus bisa belajar dari wilayah lain seperti di NTT yang mampu melegalkan sopi sebagai salah satu potensi ekonomi untuk rakyat disana, karena Pemerintah juga mampu mengatur bagaimana system pengelolaan yang baik dari regulasi sampai ke produksi di Masyarakat sehingga mampu dikontrol.
Sisi lain yang dia sampaikan bahwa fakta telah membuktikan kalau minuman sopi di Maluku mampu menghidupkan banyak orang termasuk banyak pejabat yang dulunya dibiayai Pendidikan mereka dari penjualan sopi.
“Teman-teman tanya saja ke para pejabat di Maluku sana, benar atau tidak apa yang saya bicara ini kalau mereka semasa Pendidikan juga ada yang dibiayai dari hasil penjualan sopi itu. Termasuk Sebagian DPRD disana. Ini artinya bahwa sopi jangan selalu disalahkan karena semua minuman keras berpotensi membuat orang menjadi tidak terkontrol kan begitu logika berfikirnya”, ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa ada Sebagian besar Masyarakat Maluku yang hidupnya bergantung dari potensi sopi seperti MBD, KKT, Sebagian Seram dan Ambon.
Sisi lain yang ditegaskan Yayasan Suara Timur Indonesia Adalah situasi ekonomi dunia dan Indonesia hari ini membuat pemerintah daerah jangan dengan mudah mematikan sektor-sektor ekonomi Masyarakat, tetapi sebaliknya bagaimana mencari Solusi agar rakyat tetap hidup dalam situasi ekonomi yang lebih baik.
[red/mpr/fl]
