Home / Berita / Daerah / Papua Barat / Sosial Budaya

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 14:45 WIT

Marten: Hutan Adat Bukan untuk Dihabisi!

Marten berorasi tentang budaya di halaman Kantor Dewan Adat Papua (DAP).

Marten berorasi tentang budaya di halaman Kantor Dewan Adat Papua (DAP).

Peringati Hari Masyarakat Adat Sedunia, Marten Sreklefat Serukan Penyelamatan Tanah Papua dan Pengesahan UU Masyarakat Adat

Manokwari | mediaprorakyat.com – Marten Sreklefat, pemuda adat asal Sorong Selatan, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda adat, gereja, dan pemerintah untuk bersatu menyelamatkan Tanah Papua dan dunia. Seruan ini ia sampaikan dalam orasinya pada peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Agustus.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Bomberai, Manokwari, Papua Barat, pada Jumat (8/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Marten memberikan apresiasi kepada panitia parade budaya serta seluruh pemuda adat Papua yang telah menyukseskan perayaan bertema “Selamatkan Tanah Papua dan Dunia.”

“Tema ini penting untuk kita resapi bersama. Papua bukan tanah kosong. Ada kehidupan, hutan, sungai, dan manusia yang harus kita lindungi,” tegas Marten.

Ia kemudian mengangkat dua pertanyaan mendasar yang menurutnya menjadi tanggung jawab bersama:

1. Siapa yang menjaga Tanah Papua?

2. Apa yang perlu kita jaga di Tanah Papua?

 

Marten menegaskan bahwa semua pihak—pemuda adat, masyarakat adat, gereja, dan pemerintah—memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dari ancaman sistem kapitalis yang merusak. Ia menyoroti perampasan tanah, perusakan hutan, hilangnya sumber pangan tradisional seperti sayur, ikan, babi, dan kepiting, hingga intimidasi dan kekerasan terhadap Orang Asli Papua.

“Yang kita jaga adalah hutan adat beserta seluruh isinya. Jangan biarkan perusahaan sawit, tambang ilegal, atau kebijakan yang merusak menghabisi tanah dan manusia Papua,” ujarnya.

Selain itu, Marten juga menyoroti lambannya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat oleh pemerintah. Ia menilai bahwa tanpa payung hukum yang jelas, hak-hak masyarakat adat akan terus terancam.

Baca Juga  Polisi RW Polres Teluk Bintuni Dikukuhkan untuk Meningkatkan Keamanan dan Kerjasama dengan Masyarakat

“Segera sahkan UU Masyarakat Adat. Hak-hak ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun,” tegasnya.

Marten berharap momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia dapat menjadi bahan evaluasi bersama terhadap capaian dan tantangan perjuangan masyarakat adat di Papua. Ia juga mengingatkan bahwa keadilan dan kelestarian Tanah Papua adalah tanggung jawab semua pihak.

[red/mpr/hs]

Share :

Baca Juga

Gambar: Ketua RT 02/RW 15, Jl. Trikora Rendani, Jhon Ahoren, saat memberikan keterangan kepada wartawan Mediaprorakyat.com.

Berita

Warga Wosi Rendani Kesal, Ganti Rugi Proyek Bandara Tak Kunjung Cair
DPW PPP Papua Tengah Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP 2025–2030

Berita

Freny Anouw: Papua Tengah Siap Dukung Kepemimpinan Muhamad Mardiono di PPP
Para pengurus DPW dan DPC se-Papua Raya saat mendeklarasikan dukungan kepada H. M. Mardiono di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Berita

Enam DPW di Tanah Papua Tegaskan Dukungan Penuh kepada H. M. Mardiono
Keterangan gambar: Plt. Kepala Inspektorat Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, SH., MH., saat memberikan keterangan terkait upaya Pemprov Papua Barat dalam pemulihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penyelesaian kerugian negara yang masih tersisa Rp4,5 miliar, di Manokwari, Jumat (26/9/2025).

Berita

WTP 2026, Pemprov Papua Barat Terapkan Langkah Tegas Tuntaskan Temuan BPK
Para pengurus DPW dan DPC se-Papua Raya saat mendeklarasikan dukungan kepada H. M. Mardiono di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Berita

Tim Papua Raya Solid Dukung H. M. Mardiono sebagai Calon Ketua Umum PPP Periode 2025–2030
Ketua DPW PPP Papua Barat, Yasman Yasir, S.E., memimpin rapat konsolidasi bersama pengurus DPC PPP dari Papua Barat dan Papua Barat Daya di Kota Sorong, Kamis (25/9/2025) malam.

Berita

Meski Wilayah Berkurang, Ketua DPW PPP Papua Barat Tetap Jadi Figur Perekat
Ketua Bidang Kajian Hukum dan HAM DPC GMNI Sukabumi Raya, Septer Alexander Sagisolo, saat menyampaikan pandangan terkait konflik agraria di Indonesia.

Berita

Septer Alexander Sagisolo: Konflik Agraria Akibat Kebijakan Pro Modal Besar

Berita

Penolakan di UNIPA: Mahasiswa Kritik Otsus Jilid II dan Kehadiran Yan Mandenas