Manokwari, Mediaprorakyat.com — Kasus keracunan massal yang menimpa belasan siswa SD Negeri 45 Manokwari, Papua Barat, pada Rabu (30/7), memicu keprihatinan publik serta desakan agar pihak berwenang segera mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang semestinya menyehatkan anak-anak, justru dituding menjadi sumber penyakit dan ancaman bagi generasi muda.
Tokoh pemuda Papua sekaligus Ketua Ojek Bintang Nusantara, Anton Worabai, angkat suara. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polresta Manokwari, untuk segera memeriksa dan mengungkap pihak penyedia jasa makanan dalam program MBG.
“Penyedia jasa ini dibayar oleh negara untuk memberikan makanan bergizi, bukan makanan beracun. Kalau begini, MBG bukan Makanan Bergizi Gratis, tapi Makanan Bahaya Gratis,” tegas Anton.
Anton juga menyoroti bahwa insiden serupa telah terjadi di sejumlah daerah sejak program MBG digulirkan lima bulan lalu. Ia mempertanyakan transparansi hasil investigasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang hingga kini belum diumumkan, meski sebelumnya dijanjikan rampung dalam tiga hari.
“Kalau sampai tidak ada data perbaikan gizi anak-anak dari program MBG, maka ini indikasi penghancuran generasi secara sistematis dan perlahan,” ujar Anton dalam pernyataannya, Sabtu (2/8).
Ia menyampaikan Lima Tuntutan untuk Para Pemangku Kepentingan. Dalam pernyataannya, Anton menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait:
1. Pemerintah Daerah
Diminta segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG yang mewajibkan keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPOM. Pemerintah juga harus membuka data hasil pemeriksaan gizi dari sekolah-sekolah penerima MBG.
2. Polresta Manokwari
Didesak untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus keracunan kepada publik serta mengawasi ketat distribusi makanan MBG di sekolah-sekolah.
3. Penyedia Dapur MBG
Diharapkan menggunakan bahan pangan lokal dan mengelola dapur sesuai standar sanitasi. Anton mengungkap adanya dugaan kecurangan, seperti penggunaan buah busuk, makanan kedaluwarsa, dan minuman yang tidak higienis.
4. Kepala Sekolah dan Guru
Diminta untuk aktif mengawasi distribusi makanan dan tidak bersikap pasif dalam menangani kasus keracunan. Sekolah bertanggung jawab atas keamanan lingkungan belajar siswa.
5. Pelaporan Gizi Anak
Program MBG harus disertai dengan pemantauan berkala terhadap status gizi siswa. Bila tidak menunjukkan peningkatan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan penghentian program jika diperlukan.
Anton juga menyerukan agar data penerima program MBG dibuka secara nasional. Ia meminta Presiden Joko Widodo tidak membiarkan program ini berlangsung tanpa pengawasan ketat.
“Pak Presiden, hentikan program ini bila tidak menjamin keselamatan dan masa depan anak-anak kami. Jangan biarkan Papua dijadikan kelinci percobaan! Kami tidak bodoh, dan kami tidak akan tinggal diam!” pungkas Anton, yang diketahui memiliki tiga anak yang masih duduk di bangku SD.
Ia juga berharap agar keluarga para pengemudi ojek khususnya mereka yang memiliki anak sekolah , tidak turut terbebani akibat dampak program ini.
“Keluarga kami ingin selamat, diberkati, punya rejeki, dan sehat,” imbuhnya.
[red/mpr/hs]
