Wamena | Mediaprorakyat.com– Ratusan pencari kerja (Pencaker) dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Kamis (20/6/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan dari protes terhadap hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 yang dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan komitmen antara pencaker dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Aksi dimulai pukul 10.00 hingga 16.30 WIT, dengan titik kumpul di halaman Kantor BKD. Para pencaker menyampaikan aspirasi langsung kepada Kepala Dinas BKD. Namun, penjelasan yang diberikan dianggap tidak memuaskan, sehingga massa melakukan pemalangan simbolik di kantor BKD, lalu melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Dalam orasinya, Ketua Pencaker Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, S.T., menyatakan kekecewaan atas hasil SKD yang dianggap melanggar kesepakatan awal.
“Kami kecewa karena hasil SKD yang diumumkan oleh BKD tidak sesuai kesepakatan awal, yaitu 80% untuk anak asli Papua dan 20% untuk non-OAP. Bahkan, ada formasi yang diumumkan kosong tanpa penjelasan,” tegas Yikwa.
Ia juga meminta agar aktivitas di Kantor BKD dihentikan sementara hingga ada klarifikasi terbuka terkait hasil seleksi tersebut.
“Kami ingin hasil seleksi ini dikaji ulang bersama Gubernur dan BKD sebelum masuk ke tahap SKB,” ujarnya.
Koordinator aksi, Agus Marian, S.Kom., menambahkan bahwa aksi ini merupakan bagian dari perjuangan panjang sejak 1 Juli 2024. Ia menilai proses seleksi CPNS tahun ini tidak melibatkan perwakilan pencaker dari delapan kabupaten dalam panitia seleksi.
“Kami bukan menolak hasil, tapi menuntut keadilan. Jangan abaikan peran Orang Asli Papua (OAP) di tanahnya sendiri,” ujar Agus.
Ia juga memperingatkan bahwa jika tuntutan tidak ditanggapi, aksi jilid keempat akan digelar dalam skala yang lebih besar.
(Foto: JS / MediaProRakyat)
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur tidak dapat hadir akibat sedang dalam suasana duka.
“Kami tidak bisa ganggu beliau dalam kondisi ini. Aspirasi adik-adik kami terima. Secara teknis, pihak BKD akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kejanggalan dalam hasil seleksi,” jelas Sekda.
Ia juga menegaskan bahwa beberapa perwakilan pencaker telah bertemu dengannya dan melakukan diskusi awal dengan tim teknis BKN, meski belum ada keputusan final.
Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses seleksi CPNS, khususnya di wilayah afirmatif seperti Papua Pegunungan. Pemerintah diharapkan segera menanggapi tuntutan secara terbuka dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.
[red/js]
