Manokwari, Mediaprorakyat.com — Gelombang penolakan terhadap premanisme yang bersembunyi di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas) semakin menguat di Papua Barat. Gabungan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa dari Kabupaten Manokwari, menggelar aksi damai dan orasi terbuka di perempatan lampu merah Haji Bauw, Manokwari, pada Selasa (22/5).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas maraknya tindakan kekerasan, intimidasi, dan keresahan sosial yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas. Tindakan mereka tidak hanya mencoreng citra organisasi, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas).
Ketua Sahabat Polisi Papua Barat, Jalil Lambara, dalam orasinya menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk kepada kelompok-kelompok yang menggunakan simbol ormas untuk melakukan tindakan anarkis.
“Kami meminta kepada Bapak Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri, untuk segera mengevaluasi ormas-ormas yang kerap terlibat dalam kekerasan dan intimidasi. Jika perlu, bubarkan ormas yang menjadi biang keresahan masyarakat,” tegas Jalil.
Ia juga mengutip Pasal 28E UUD 1945 dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar hukum kebebasan berserikat yang bertanggung jawab serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain atau menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
Aksi ini juga menjadi bentuk dukungan moral masyarakat kepada TNI-Polri agar tidak ragu bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme yang mengatasnamakan ormas. Para peserta menyerukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap individu maupun kelompok yang melanggar hukum dan meresahkan warga.
“Aksi ini murni dari keprihatinan kami. Kami tidak mewakili kepentingan elite manapun. Kami hanya ingin ketertiban dan kedamaian di Manokwari tetap terjaga, tanpa bayang-bayang organisasi bergaya preman,” tambah Jalil dalam pernyataan penutupnya.
Seruan ini mencerminkan kegelisahan masyarakat Papua Barat atas munculnya fenomena premanisme berkedok organisasi. Aksi damai ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk tidak lagi mentoleransi kekerasan atas nama kebebasan berorganisasi.
[MS]
