Home / Berita / Papua Barat

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:42 WIT

Langkah Strategis Papua Barat: Setop Sementara Rekrutmen Honorer

Pemprov Papua Barat dan Pemkab Mansel Setop Sementara Rekrutmen Honorer: Wujud Apresiasi dan Pendataan Pegawai Lama , foto : ilustrasi

Pemprov Papua Barat dan Pemkab Mansel Setop Sementara Rekrutmen Honorer: Wujud Apresiasi dan Pendataan Pegawai Lama , foto : ilustrasi

Mansel, Mediaprorakyat.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan secara resmi menghentikan sementara proses rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap para honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus upaya serius untuk melakukan pendataan secara menyeluruh dan akurat.

Langkah strategis ini bertujuan agar data seluruh tenaga honorer dapat dikompilasi dan dikirim ke Kementerian PAN-RB Republik Indonesia untuk proses verifikasi. Harapannya, saat seleksi CPNS dan PPPK kembali dibuka, para tenaga honorer yang telah terdata akan memperoleh prioritas.

Keterangan gambar:
Erens Wakum, Kepala Suku Biak Manokwari Selatan, saat memberikan pernyataan terkait kebijakan penghentian sementara rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Kepala Suku Biak Manokwari Selatan, Erens Wakum, menyadari bahwa kebijakan ini mungkin menimbulkan beragam reaksi, khususnya dari para tenaga honorer yang tengah berharap. Namun demikian, ia mengimbau agar semua pihak menyikapinya dengan bijak dan mendukung penuh proses pendataan.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya para tenaga honorer, untuk menyambut kebijakan ini dengan apresiasi. Mari kita jaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif demi kelancaran proses ini,” ujar Erens.

Keterangan gambar:
Fredik Inden, CPNS sekaligus PPPK formasi tahun 2021, saat menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan penghentian sementara rekrutmen tenaga honorer.

Sementara itu, Fredik Inden, seorang CPNS sekaligus PPPK dari formasi tahun 2022, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan memilih untuk bersabar menanti kebijakan selanjutnya. Ia berharap kebijakan ini menjadi awal dari perbaikan sistem rekrutmen yang lebih adil.

“Kami berharap ini menjadi momentum penting untuk menata ulang mekanisme perekrutan dan membuka peluang yang lebih baik bagi para honorer yang telah lama mengabdi,” ungkap Fredik.

Secara keseluruhan, kebijakan penghentian sementara ini dinilai sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang lebih manusiawi dan profesional. Masyarakat pun diimbau untuk mendukung penuh agar perjuangan para tenaga honorer mendapatkan pengakuan dan keadilan yang layak.   [MS]

Baca Juga  Sambut Wisatawan Dunia! Yali Mabel Tunjukkan Taring Budaya Suku Dani di Lembah Baliem

Share :

Baca Juga

Berita

Polda Papua Barat Gelar Apel Pasukan Tanggap Darurat Bencana Hidrometereologi

Berita

Anggota DPR Papua Barat Apresiasi Langkah BNN dan Polda Berantas Narkotika di Papua Barat

Berita

Bupati Teluk Bintuni Pimpin Apel Gabungan, Tegaskan Disiplin ASN dan Percepatan Realisasi Anggaran

Berita

UNIMUTU dan UMS Teken MoU untuk Perkuat Mutu Tridarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Berita

Bupati Yohanis Manibuy: HIMPAUDI Harus Perkuat Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini
Keterangan foto: Dokumen YLBH Sisar Matiti (Istimewa)

Berita

Melkianus Indouw: Otsus Harus Terus Diperjuangkan, HIPMI Harus Beri Ruang Kepada OAP

Berita

Mahasiswa Unimutu Sampaikan Aspirasi ke Wakil Ketua DPRK Teluk Bintuni

Berita

Sambut HUT ke-80, Brimob Batalyon C Pelopor Gelar Anjangsana di Bintuni