JaKARTA, Mediaprorakyat.com — Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Rapat yang mengusung agenda besar “Program Tiga Juta Rumah” ini diikuti oleh sekitar 2.654 peserta, termasuk para gubernur, bupati, dan wakil bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, dalam sambutannya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi mandat kepada Kementerian PKP untuk membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh. Presiden juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi dalam pelaksanaan program ini.
“Bapak Presiden menekankan kita bekerja dengan data yang sama. Salah data, salah penanganan. Presiden telah menerbitkan inpres tentang satu data, dan mendorong terbentuknya forum satu data daerah bersama BPS,” ujar Fahri.
Ia juga mengkritisi minimnya alokasi dana desa untuk pembangunan perumahan. “Kami menemukan hampir tidak ada dana desa yang dialokasikan untuk perumahan. Padahal ini penting agar negara hadir secara nyata di masyarakat,” ungkapnya.
Fahri juga menyoroti pentingnya renovasi rumah tidak layak huni dan perbaikan kawasan. “Kalau kawasannya diperbaiki, perumahan ikut membaik. Tapi jika hanya rumah yang diperbaiki, sementara kawasan tetap buruk, hasilnya tidak maksimal,” tambahnya.
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap program Presiden Prabowo melalui Kementerian PKP. Ia menilai program rumah layak huni sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga miskin yang tidak mampu membangun rumah yang layak.
“Pemerintah pusat sangat serius mendorong program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program rumah layak huni ini sangat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Joko menegaskan bahwa program rumah layak huni bukanlah program rumah gratis yang sepenuhnya dibangun baru, melainkan bentuk kolaborasi yang mencakup renovasi dan rehabilitasi rumah. Program ini juga tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi melibatkan dukungan dari APBD dan Dana Desa.
“Kami di Teluk Bintuni siap mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [//]
