Bintuni, Mediaprorakyat.com – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Teluk Bintuni resmi menempati gedung baru yang berlokasi di area perkantoran vertikal, Distrik Manimeri. Sebelumnya, kantor ini berada di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, tepat di samping kantor Dinas Perhubungan Teluk Bintuni.
Peresmian kantor baru ini dilakukan oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, pada Kamis (24/4/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat Jhon W. Aufa, Ketua DPRK Teluk Bintuni Romilus Tatuta, Ketua Dewan Adat Papua Yan Viktor Kamisopa, dan Danramil 1806-01 Bintuni Letda Inf. Yusuf Mantong.
Dalam sambutannya, Wabup Joko Lingara menekankan bahwa isu pertanahan merupakan hal krusial dalam pembangunan daerah. Ia menyebut tanah sebagai aset penting yang harus dikelola secara aman untuk mencegah konflik di masa mendatang.
“Sertifikat tanah berperan penting sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya sertifikat, kita bisa mengurangi potensi sengketa di kemudian hari,” jelas Joko.
Ia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan ATR/BPN Teluk Bintuni dalam mendukung pembangunan melalui penyediaan berbagai fasilitas umum.
“Kehadiran gedung baru ini adalah langkah maju yang signifikan. Kami berharap kinerja ATR/BPN akan semakin meningkat dalam menghasilkan dokumen agraria yang mendukung sektor pemukiman, infrastruktur, dan investasi,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah menyampaikan dukungan terhadap program strategis Kementerian ATR/BPN, seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap, sertifikasi tanah instansi pemerintah, dan redistribusi tanah. Pemda Teluk Bintuni juga mengapresiasi kontribusi BPN dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp526.415.792,00.
Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat, Jhon W. Aufa, dalam kesempatan yang sama mendorong pemerintah daerah agar mengusulkan formasi CPNS untuk BPN ke pemerintah pusat.
“Ini penting agar anak-anak asli Bintuni bisa ikut seleksi CPNS di BPN. Jika lolos, mereka bisa mengawal langsung persoalan batas wilayah dan tanah adat di daerah mereka sendiri,” pesannya.
Dengan adanya kantor baru yang lebih representatif, diharapkan pelayanan pertanahan di Kabupaten Teluk Bintuni akan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
[HS]
