Bintuni, Mediaprorakyat.com — Komisi IV DPR Papua Barat meluapkan kekecewaannya terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat yang dua kali tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), padahal agenda tersebut membahas isu krusial seperti banjir, kerusakan sungai, dan proyek pipanisasi air bersih di sejumlah daerah.
“Sudah dua kali kami kirim undangan untuk RDP, tapi BWS ini seakan tidak menghormati lembaga,” ujar H. Asri, S.T., anggota Komisi IV DPR Papua Barat, Rabu (23/4/2025), melalui pesan suara WhatsApp kepada wartawan.
Komisi IV memanggil BWS untuk meminta klarifikasi terkait berbagai permasalahan infrastruktur sungai dan bencana banjir di wilayah Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Manokwari Selatan.
Salah satu sorotan utama adalah proyek pipanisasi air bersih di Teluk Bintuni yang dinilai bermasalah dan belum memberikan manfaat bagi warga.
Di Distrik Masni, Manokwari, warga bahkan harus menggunakan tali untuk menyeberangi Kali Wariori yang jebol. Sementara di Teluk Bintuni, banjir merendam permukiman warga hingga setinggi lutut orang dewasa.
Situasi serupa juga terjadi di Manokwari Selatan, dengan Kali Muto, Kali Mati, dan Kali Waren dilaporkan nyaris jebol. Di Kaimana, air meluap hingga mencapai kawasan Bandara Utarom.
“Kita tidak bisa minta pertanggungjawaban ke kejaksaan atau Polda karena ini bukan ranah mereka, tapi ranah BWS,” tegas Asri.
Meskipun BWS kembali absen, Komisi IV tetap melanjutkan RDP bersama Dinas PUPR Papua Barat. Rapat dihadiri oleh sekretaris dinas, kepala seksi dan kepala bidang dari bidang Sumber Daya Air (SDA).
Asri menegaskan bahwa meskipun BWS merupakan instansi vertikal di bawah kementerian, mereka tetap harus bertanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.
“Kami sebagai anggota DPR menyerap aspirasi masyarakat. Kalau banjir terus terjadi dan proyek air tidak dinikmati warga, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kita undang mereka untuk cari solusi bersama,” tambahnya.
Asri bahkan menyarankan agar kepala BWS Papua Barat diganti jika tetap menunjukkan sikap tidak kooperatif.
“Kalau seperti ini terus, lebih baik kami rekomendasikan ke Pak Gubernur untuk mengganti kepala BWS karena tidak bisa bekerja sama dengan pihak terkait,” tegasnya.
Terkait proyek pipanisasi air bersih di Bintuni, Asri menyebut anggaran yang digelontorkan mencapai puluhan miliar rupiah. Namun hingga kini, warga belum menikmati layanan air bersih.
“BWS mungkin hanya menyiapkan air baku, tapi soal koneksi ke rumah-rumah itu siapa yang tangani? Apakah Cipta Karya atau PU kabupaten? Ini harus jelas. Kalau memang proyeknya akan disambung oleh pihak lain, hibahkan saja agar bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Asri berharap seluruh pihak terkait, baik dari pusat maupun daerah, dapat duduk bersama untuk mencari solusi konkret, agar infrastruktur yang dibangun tidak terbengkalai dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
. [HS]
