Bintuni, Mediaprorakyat.com – Mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Papua Barat, Yakob Fonataba, Kepala Bidang Pertanian Agustinus Warbal menghadiri kegiatan panen padi di Kampung Waraitama, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, pada Sabtu (5/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Agustinus mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam peningkatan program pertanian di Papua Barat. Salah satu permasalahan utama yang disorotinya adalah kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antara Dinas TPHBUN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya terkait pembangunan fasilitas irigasi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para petani di Teluk Bintuni, khususnya di Waraitama, yang hari ini berhasil melakukan panen,” ujarnya kepada awak media di lahan persawahan Kampung Waraitama.
Agustinus menjelaskan bahwa banyak keluhan dari lapangan terkait irigasi. Pembangunan irigasi besar merupakan tanggung jawab Dinas PUPR, dan seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke areal persawahan. Sementara itu, pembangunan irigasi tersier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten melalui dinas pertanian.
“Hingga saat ini, koordinasi masih sangat sulit, padahal kantor kami bersebelahan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi saat panen yang berlangsung di tengah genangan air akibat hujan deras. “Kita lihat sekarang, lahan persawahan tergenang air. Saat panen, seharusnya lahan dalam kondisi kering. Ini terjadi karena sistem irigasi yang belum maksimal,” katanya.
Agustinus, yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas TPHBUN Papua Barat, menambahkan bahwa beberapa daerah seperti Kabupaten Fakfak sebenarnya sudah memiliki bendungan. Namun, dinas pertanian di tingkat kabupaten belum menjalankan tanggung jawab lanjutan secara optimal.
Selain masalah irigasi, ia juga menyoroti persoalan pemasaran hasil panen. “Seharusnya kepala daerah, baik bupati maupun wakil bupati, dapat mengambil langkah untuk membeli hasil panen petani dan menjadikannya sebagai jatah beras untuk para pegawai. Itu solusi pertama,” jelasnya.
“Solusi kedua, hasil panen seperti padi dan jagung dapat ditampung oleh BULOG. Sesuai arahan Pak Menteri, BULOG harus mampu menyerap hasil panen petani,” pungkasnya.
[HS]
