Manokwari, MediaProRakyat.com – Ikatan Mahasiswa Puncak Papua menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran tiga daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tiga DOB yang dimaksud adalah Kabupaten Puncak Damal, Kabupaten Timbur, dan Kabupaten Sinak.
Koordinator aksi, Kotinus Tabuni, menegaskan bahwa wacana pemekaran ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat asli Puncak. Menurutnya, hingga saat ini Kabupaten Puncak yang telah berdiri selama 17 tahun masih mengalami minimnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kami mempertanyakan untuk siapa sebenarnya tiga DOB ini akan dibuat? Faktanya, tenaga ahli seperti dokter spesialis dan pilot saja belum ada di Puncak. Jika DOB baru dibentuk, yang akan bekerja di birokrasi pemerintahan justru orang dari luar, sementara putra daerah tersingkirkan,” ujar Kotinus dalam aksi yang digelar di halaman Asrama Mahasiswa Puncak Papua di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (8/3/2025).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 18.00 WIT ini diikuti oleh ribuan mahasiswa Puncak Papua. Selain di Manokwari, penolakan serupa juga dilakukan oleh mahasiswa asal Puncak Papua di 14 kota studi se-Indonesia sejak 4 Maret 2025 melalui jumpa pers dan mimbar bebas.
Ketua Ikatan Mahasiswa Puncak, Lenius Kula, mengungkapkan bahwa hasil kajian mahasiswa menunjukkan pemekaran ini tidak memenuhi syarat. Salah satu faktor utama adalah jumlah penduduk yang tidak mencukupi. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah penduduk di Kabupaten Puncak hanya sekitar 19 ribu jiwa, jauh dari standar yang dibutuhkan untuk membentuk tiga DOB baru.
“Kami mahasiswa di kota studi Manokwari dan seluruh Indonesia dengan tegas menolak rencana ini. Pemerintah daerah dan DPR harus menghentikan wacana pemekaran ini karena SDM, SDA, serta kondisi wilayah belum siap,” kata Lenius.
Poin-Poin Penolakan Mahasiswa terhadap DOB Baru di Kabupaten Puncak:
Pemekaran dilakukan tanpa aspirasi masyarakat setempat, hanya mengatasnamakan rakyat dan memanipulasi kajian daerah.
Sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Puncak belum siap untuk mengisi jabatan pemerintahan. Bahkan, di kabupaten induk pun masih banyak tenaga kerja dari luar daerah.
Minimnya tenaga ahli di birokrasi, dengan hanya sekitar 5% pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi kepala dinas dan sekretaris daerah.
Sektor kesehatan masih sangat tertinggal, tanpa adanya dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, maupun tenaga kesehatan asli putra daerah.
Jumlah penduduk tetap di Kabupaten Puncak sangat sedikit, hanya sekitar 35% dari total penduduk, sementara sebagian besar telah bermigrasi ke kota lain.
Secara geografis, pemekaran menjadi empat kabupaten tidak layak dan berpotensi memicu konflik antar suku dan marga.
Situasi keamanan di Kabupaten Puncak masih rawan konflik, sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan DOB baru.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada respons dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka juga menuntut pemerintah segera mencabut SK pemekaran tiga DOB baru yang telah direncanakan. [JM]
