Home / BERITA

Rabu, 30 Oktober 2024 - 12:21 WIT

Mubes Pertama Kontraktor OAP Papua Barat Segera Digelar

Keterangan gambar: (Tengah) Ketua Panitia Mubes 1 Perkumpulan Kontraktor OAP Provinsi Papua Barat, Godlief Wolter Baransano, didampingi Sekretaris, Lewis Wanggai (Kiri) dan Koordinator Umum, Alex S. Wonggor, saat berbicara kepada wartawan di Sekretariat.

Keterangan gambar: (Tengah) Ketua Panitia Mubes 1 Perkumpulan Kontraktor OAP Provinsi Papua Barat, Godlief Wolter Baransano, didampingi Sekretaris, Lewis Wanggai (Kiri) dan Koordinator Umum, Alex S. Wonggor, saat berbicara kepada wartawan di Sekretariat.

Manokwari, Mediaprorakyat.com – Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat akan menyelenggarakan Musyawarah Besar Pertama (Mubes 1) pada 4-5 November di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), kompleks Insifuri, Manokwari.

Acara ini akan menjadi wadah bagi 53 asosiasi yang tersebar di berbagai kabupaten untuk menyatukan visi serta menyepakati langkah-langkah strategis yang akan memperkuat hubungan dengan pemerintah dan mendukung pembangunan lokal.

Menggagas Langkah Strategis untuk Pembangunan Papua Barat

Ketua Panitia Mubes 1, Godlief Wolter Baransano, menyatakan bahwa forum ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi strategis yang berperan dalam pembangunan infrastruktur Papua Barat.

“Kita dorong kearifan lokal sebagai landasan percepatan pembangunan di provinsi dan kabupaten, khususnya dalam konteks Undang-Undang Ekonomi Khusus,” tegasnya.

Baransano juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah, tanpa memandang siapa yang akan terpilih dalam Pemilukada mendatang.

Menyatukan Persepsi untuk Efisiensi dan Kebersamaan

Perwakilan asosiasi, Alex S. Wonggor, menekankan bahwa Mubes ini akan menyatukan visi dari lebih dari 3.000 perusahaan lokal yang tergabung dalam 53 asosiasi.

“Kebersamaan ini akan mempermudah koordinasi dengan pemerintah, dibandingkan bila kontraktor bekerja sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Ia berharap Mubes ini dapat menjadi platform untuk menyusun program kerja yang konkret, sehingga mendapat dukungan anggaran yang lebih kuat dari pemerintah.

Lebih lanjut, Wonggor menekankan pentingnya implementasi regulasi seperti PerPres, KePres, InPres, dan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II. “Pemerintah harus memiliki arah kebijakan yang jelas dalam pemberdayaan Otsus, agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat asli Papua,” tambahnya.

Menurut Wonggor, keberadaan organisasi ini juga merupakan pengingat bagi pemerintah untuk tidak melupakan kewajibannya dalam mendukung pemberdayaan kontraktor asli Papua.

Baca Juga  KPU Teluk Bintuni Minta Pemeriksaan Bakal Calon di Bintuni Saja

Verifikasi dan Legalisasi Anggota Asosiasi

Sekretaris Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP, Lewis Wanggai, menyampaikan bahwa Mubes ini akan melakukan dua agenda penting. “Pertama, kami akan melakukan verifikasi internal untuk memastikan legalitas dari asosiasi-asosiasi yang tergabung, termasuk anggota-anggotanya,” jelasnya.

Verifikasi ini bertujuan agar semua asosiasi dan perusahaan di bawahnya bekerja sesuai hukum.

Hasil dari verifikasi tersebut akan diajukan ke pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai acuan dalam pembinaan kontraktor asli Papua.

“Dengan hasil ini, kami harap pemerintah lebih serius dalam membina dan memberdayakan pengusaha asli Papua sesuai amanat Undang-Undang,” ujar Wanggai.

Alokasi Anggaran dan Pengembangan Program Kerja

Menurut Wonggor, selain menyusun rekomendasi strategis, Mubes ini juga akan mengusulkan program kerja dan usulan anggaran yang lebih besar untuk tahun mendatang.

“Tahun ini, kami mendapatkan alokasi dana Rp70 miliar yang dibagi ke asosiasi-asosiasi lokal. Tahun depan, kami berharap ada peningkatan alokasi ini,” ujarnya.

Yan Soindemi, selaku penanggung jawab perkumpulan, menambahkan bahwa keberadaan asosiasi ini bertujuan melindungi hak-hak pengusaha asli Papua yang dijamin oleh negara.

“Perkumpulan ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak, tapi juga menjaga agar regulasi yang ada benar-benar menguntungkan pengusaha asli Papua,” tegas Soindemi.

Dengan semangat kebersamaan, Mubes 1 diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang mempercepat pembangunan Papua Barat serta menjadi landasan bagi masa depan yang lebih baik bagi kontraktor OAP. [MS]

Share :

Baca Juga

BERITA

Prosesi Adat Moskona Dukung Pencarian Mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni
BEM UNIPA Gelar Aksi Penolakan terhadap Kehadiran PT Freeport Indonesia, Jumat (25 April 2025)

BERITA

Aksi Mahasiswa UNIPA Sukses, Freeport Mundur dari Kampus: Rektor Berikan Tanggapan

BERITA

Aksi “Free Maluku, Free Papua, Free Aceh” di Forum PBB Tuai Respons Keras dari Pemerintah Indonesia
Aksi Penolakan PT Freeport Indonesia oleh BEM UNIPA, Jumat (25 April 2025)

BERITA

BEM UNIPA Lantang: Freeport Bawa Petaka, Bukan Pendidikan
Wakil Bupati Joko Lingara memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025 yang berlangsung di lapangan apel Kantor Bupati Teluk Bintuni, Distrik Manimeri, pada Jumat (25/04/2025).

BERITA

Pesan Wakil Bupati Joko Lingara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025
Kapolda Papua Barat Pantau Mobilisasi Personel dan Logistik dalam Pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun. Kapolda Papua Barat memantau langsung mobilisasi personel dan logistik dari Bintuni menuju Moskona dalam rangka pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun. Dalam dokumentasi yang bersumber dari tangkapan layar video Humas Polres Teluk Bintuni, terlihat kondisi jalan yang rusak parah di wilayah Gunung Kaca, yang turut menjadi tantangan dalam proses pencarian.

BERITA

Medan Ekstrem Tak Halangi Misi Penyelamatan Iptu Tomi di Moskona
Tim Polri menjalankan misi Operasi Alpha Bravo Moskona 2025 di Kali Rawara.

BERITA

Hari Kedua Pencarian Iptu Tomi di Sungai Rawara Diterjang Cuaca Ekstrem
Dua unit helikopter, yaitu Helikopter Bell 412/P-3002 dan Helikopter Bell 429/P-3202, berada di ketinggian saat menjalankan misi dalam Operasi Alpha Bravo Moskona 2025. (Tangkapan layar/istimewa)

BERITA

Penjelasan Pilot Helikopter dalam Misi Operasi Alpha Bravo Moskona 2025