Bintuni, Mediaprorakyat.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama Tim Penilai Eliminasi Malaria mengadakan pertemuan penting di Gedung Aids, TBC, dan Malaria pada Senin, 29 Juli 2024.
Pertemuan ini dihadiri oleh Plt Sekda Teluk Bintuni, Drs Frans N. Awak, yang memaparkan hasil kerja tim dari Dinas Kesehatan dan mitra mereka dari BP.
Saat diwawancarai, Drs Frans N. Awak mengungkapkan bahwa tim telah melakukan kunjungan ke beberapa distrik dan menemukan kasus penularan malaria yang mengakibatkan warga terjangkit penyakit tersebut.
Plt Sekda menekankan pentingnya tindakan cepat untuk mencegah kejadian luar biasa di daerah tersebut,.dengan lima kasus malaria sudah dianggap sebagai kasus luar biasa karena potensi penyebarannya yang cepat.
“Sejak tahun 2023, tim dari Dinas Kesehatan telah bekerja keras untuk mengeliminasi malaria di berbagai distrik,” ujar Frans Awak, yang juga Ketua Tim Eliminasi Malaria Kabupaten Teluk Bintuni.
Beberapa daerah telah menerima sertifikat bebas malaria, namun laporan temuan masih harus diserahkan kepada Tim Eliminasi Kabupaten.
Menurutnya , Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun program eliminasi malaria di Kabupaten Teluk Bintuni dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Kemudian, Drs Frans N. Awak berharap penyerahan simbolis sertifikat bebas malaria akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang untuk kampung-kampung yang telah berhasil.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, Frangky Dominggus Mobilala, SKM., M.Kes, menambahkan bahwa tim akan mulai melakukan penilaian terhadap 127 kampung yang akan menerima penghargaan dan sertifikat bebas malaria pada 17 Agustus.
Penilaian akan dimulai pada bulan Agustus dengan pengambilan sampel di beberapa puskesmas untuk menilai kondisi malaria di kampung-kampung tersebut.
Frangky Mobilala juga menyatakan bahwa eliminasi malaria di Kabupaten Teluk Bintuni dimulai sejak tahun 2024 dengan target bebas malaria pada tahun 2027. Meskipun sempat mengalami kendala karena kasus lokal dan impor, upaya eliminasi terus ditingkatkan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Sosial Ferdinand Mangalik, Direktur RSUD Bintuni Zadrak Anderas, perwakilan Bappeda, serta beberapa tokoh dan perwakilan dari berbagai organisasi kesehatan dan sosial. Namun, perwakilan dari DPRD Teluk Bintuni dan PUPR tidak hadir. Diharapkan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat akan terus ditingkatkan untuk memutus rantai penularan malaria.
“Target nasional adalah Indonesia bebas malaria pada tahun 2030, sementara Kabupaten Teluk Bintuni menargetkan bebas malaria pada tahun 2027,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan cepat di layanan kesehatan jika bepergian ke luar kota Bintuni lebih dari dua minggu dan untuk menjaga keluar masuknya penduduk agar dapat mendeteksi malaria secara cepat.
Kemudian, Perwakilan dari Tim Edat LNG Tangguh/BP, Muhammad Almahdi, mengungkapkan bahwa sejak 2020, upaya eliminasi malaria menghadapi hambatan, terutama karena kasus migrasi dan pekerja proyek jembatan yang sulit terpantau.
Namun, dengan kerjasama yang baik antara dinas terkait dan masyarakat, diharapkan target eliminasi malaria dapat tercapai pada tahun 2027. Muhammad Almahdi juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi para pekerja proyek sebelum mereka datang untuk mencegah penyebaran penyakit.
“Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya eliminasi malaria di kalangan kepala desa dan masyarakat, sehingga pada tahun 2026 sudah tidak ada kasus lokal lagi dan eliminasi Kabupaten dapat tercapai,” pungkas Muhammad Almahdi. [HS/Mir]
