Home / Berita

Jumat, 28 Juni 2024 - 01:47 WIT

Ketidaktransparanan Genting Oil Kasuri dalam Perjanjian Tanah Ulayat Dipertanyakan Aktivis Lingkungan

Direktur LSM Panah Papua

Direktur LSM Panah Papua

Bintuni, Mediaprorakyat.com – Sulfianto Alias, seorang aktivis lingkungan yang beroperasi di Teluk Bintuni, menyatakan keterkejutannya setelah menerima salinan draf perjanjian pemanfaatan tanah ulayat antara Genting Oil dan masyarakat adat Sumuri. Kamis (28/6/2024).

Menurut Sulfianto, draf tersebut, yang ia peroleh dari salah satu anggota masyarakat adat, berisi poin-poin yang mengatur pelepasan tanah ulayat dari masyarakat kepada perusahaan.

“Masyarakat adat Sumuri telah mendapatkan pengakuan resmi dari negara terhadap komunitas mereka,” kata Sulfianto, kepada wartawan, Kamis (28/6/2024) lewat WhatsApp pagi ini.

Pemkab Teluk Bintuni Serahkan Kompensasi kepada Suku Sumuri: Babak Baru Hubungan Masyarakat Adat dan Genting Oil

“Pemerintah daerah seharusnya bertindak untuk melindungi hak ulayat masyarakat setelah pengakuan tersebut diberikan.” imbuhnya.

Sulfianto menambahkan bahwa Genting Oil Kasuri, sebagai salah satu investor Proyek Strategis Nasional (PSN), gagal menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau di Indonesia dikenal sebagai prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa).

“Genting Oil Kasuri wajib melakukan sosialisasi terkait rencana pemanfaatan dan pelepasan tanah ulayat masyarakat Sumuri di kampung,” tegasnya.

“Jika Genting Oil Kasuri dan pemerintah daerah Teluk Bintuni berkeinginan untuk pelepasan tanah, ini harus disampaikan kepada publik, terutama masyarakat adat sekitar.” imbuh Direktur LSM Panah Papua itu. 

Ia juga menekankan bahwa tidak seharusnya ada poin pelepasan tanah ulayat yang disisipkan secara diam-diam dalam perjanjian.

Sulfianto menyebutkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni berencana menyerahkan biaya kompensasi kepada masyarakat adat. Namun, sebelum penyerahan tersebut, FPIC harus dilaksanakan terlebih dahulu.

“Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang FPIC, dan jika perusahaan yang dimiliki oleh bos judi Malaysia ini ingin beroperasi, mereka harus menjalankan FPIC sesuai pedoman yang telah dibuat,” tambahnya.

Baca Juga  Pegang SK , Abu Rumkel Bertekad Perkuat Basis PPP di Manokwari

Melanggar ketentuan FPIC berarti pemerintah akan melanggar undang-undang, dan potensi gugatan dari masyarakat akan semakin besar, tandas Sulfianto.[HS]

Share :

Baca Juga

Berita

PKKMB UNIMUTU 2025: Bupati Yohanis Manibuy Dorong Mahasiswa Jadi Generasi Unggul Teluk Bintuni

Berita

Kejari Manokwari Perluas Penyelidikan Kasus Korupsi OPD Papua Barat
Kasat Reskrim AKP Boby Rahman

Berita

Kasus Penganiayaan di Bintuni Berlanjut, Polisi Pastikan Tak Mandek
Plt. Inspektur Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H

Berita

Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di PUPR Papua Barat Masuk Meja Kejati, Dua OPD Lain Ditangani Kejari
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, SE., MH., saat memberikan sambutan pada Audiensi Program Tiga Juta Rumah bersama Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (BP3KP) Papua II di Gedung Sasana Karya, Distrik Manimeri, Senin (15/9/2025).

Berita

Bupati Yohanis Manibuy: Perumahan Adalah Kebutuhan Dasar dan Indikator Kualitas Hidup

Berita

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Babussalam, Jamaah Diajak Dukung Pembangunan Masjid Baru
Ibu Anike Syufi, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Berita

Dinas Pendidikan Tambrauw Dukung Aspirasi Mahasiswa di Mubes VII IKAT
IPMADO Kota Studi Manokwari Desak Pemda Dogiyai Salurkan Dana Akhir Studi Melalui Rekening Organisasi

Berita

IPMADO Ultimatum Pemda Dogiyai Soal Dana Akhir Studi