Pejuang Lingkungan Adat Papua Serbu Mahkamah Agung , Suku Awyu dan Moi Bertarung Melawan Perusahaan Sawit

Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan suku Moi dari Papua menggelar doa dan ritual adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat pagi ini, dengan dukungan solidaritas dari mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Senin (27/5)
Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan suku Moi dari Papua menggelar doa dan ritual adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat pagi ini, dengan dukungan solidaritas dari mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Senin (27/5)

Jakarta, Mediaprorakyat.com – Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan suku Moi–keduanya merupakan suku dari Papua–mendatangi gedung Mahkamah Agung di kawasan Jakarta Pusat pada pagi ini.

Mengenakan busana khas suku masing-masing, mereka menggelar doa dan ritual adat di depan kantorlembaga peradilan tertinggi itu, diiringi solidaritas mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakatsipil.

Lewat aksi damai ini, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi berharap Mahkamah Agungmenjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka.

“Kami datang menempuh jarak yangjauh, rumit, dan mahal dari Tanah Papua ke Ibu Kota Jakarta, untuk meminta Mahkamah Agungmemulihkan hak-hak kami yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit yang kini tengahkami lawan ini,” kata Hendrikus Woro, pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu.

Masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Dayasama-sama tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demimempertahankan hutan adat mereka. Gugatan keduanya kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Hendrikus Woro menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkunganhidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). PT IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektare,atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro–bagian dari suku Awyu.

Namun gugatan Hendrikus kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, kasasi di MahkamahAgung adalah harapannya yang tersisa untuk mempertahankan hutan adat yang telah menjadi warisanleluhurnya dan menghidupi marga Woro turun-temurun.

Selain kasasi perkara PT IAL ini, sejumlah masyarakat adat Awyu juga tengah mengajukan kasasi atasgugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan sawit yang jugasudah dan akan berekspansi di Boven Digoel. PT KCP dan PT MJR, yang sebelumnya kalah di PTUNJakarta, mengajukan banding dan dimenangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

“Kami sudah cukup lama tersiksa dengan adanya rencana sawit di wilayah adat kami. Kami inginmembesarkan anak-anak kami melalui hasil alam. Sawit akan merusak hutan kami, kami menolaknya,”kata Rikarda Maa, perempuan adat Awyu.

Adapun sub suku Moi Sigin melawan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang akan membabat 18.160hektare hutan adat Moi Sigin untuk perkebunan sawit. PT SAS sebelumnya memegang konsesi seluas40 ribu hektare di Kabupaten Sorong. Pada 2022, pemerintah pusat mencabut izin pelepasan kawasanhutan PT SAS, disusul dengan pencabutan izin usaha. Tak terima dengan keputusan itu, PT SASmenggugat pemerintah ke PTUN Jakarta.

Perwakilan masyarakat adat Moi Sigin pun melawan dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensidi PTUN Jakarta pada Desember 2023. Setelah hakim menolak gugatan itu awal Januari lalu,masyarakat adat Moi Sigin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 3 Mei 2024.

Saya mendesak Mahkamah Agung memberikan keadilan hukum bagi kami masyarakat adat. Hutan adatadalah tempat kami berburu dan meramu sagu; hutan adalah apotek bagi kami; kebutuhan kami semuaada di hutan. Keberadaan PT SAS sangat merugikan kami masyarakat adat. Kalau hutan adat kamihilang, mau ke mana lagi kami pergi?” kata Fiktor Klafiu, perwakilan masyarakat adat Moi Sigin yangmenjadi tergugat intervensi.

Keberadaan perusahaan sawit PT IAL dan PT SAS akan merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat Awyu dan Moi. Hutantersebut juga habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, serta penyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar.

Operasi PT IAL dan PT SAS dikhawatirkan memicu deforestasi yang akan melepas 25 jutaton CO2e ke atmosfer, memperparah dampak krisis iklim di Tanah Air.

“Kami meminta Mahkamah Agung cermat memeriksa perkara gugatan suku Awyu dan Moi, melihatkepentingan pelindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, serta mengeluarkan putusankemenangan untuk suku Awyu dan Moi.

Majelis hakim perlu mengedepankan aspek keadilan lingkungandan iklim, yang dampaknya bukan hanya akan dirasakan suku Awyu dan suku Moi tapi juga masyarakatIndonesia lainnya,” kata Tigor Hutapea, anggota tim kuasa hukum suku Awyu dan Moi dari PusakaBentala Rakyat.

Suku Awyu dan Moi telah melewati proses yang rumit demi mempertahankan hutan adat mereka. Meskiputusan pengadilan yang mereka terima sebelumnya tak sesuai harapan, mereka tak berhentimenempuh langkah hukum.

Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua pun mengajak publik untuk terusmenyuarakan dukungan terhadap perjuangan suku Awyu dan Moi.

“Perjuangan suku Awyu dan Moi adalah upaya terhormat demi hutan adat, demi hidup anak-cucu mereka hari ini dan masa depan, dan secara tidak langsung kita semua. Kami mengajak publik untuk mendukung perjuangan suku Awyu dan Moi dan menyuarakan penyelamatan hutan Papua yang menjadi benteng kita menghadapi krisis iklim,” kata Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

SIARAN PERS

 

Editor: Haiser Situmorang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

https://mediaprorakyat.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot_2023-08-21-22-41-08-24_6bcd734b3b4b52977458a65c801426b0.jpg