Bintuni, Mediaprorakyat.com – Berdasarkan bagian dari Program Tangguh LNG untuk pengembangan kewirausahaan masyarakat asli, PT Subitu Karya Busana, PT Subitu Inti Konsultan, PT Subitu Karya Teknik, PT Subitu Transmaritim, dan Subitu Mart menjadi sorotan.
Informasi yang kami terima mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan ini didanai oleh dana bagi hasil (DBH), namun transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka dipertanyakan.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Hukum (YLBH) Sisar Matiti, Yohanes Akwan, S. H. Minggu malam (21/4/2024) kepada wartawan.
Dan dia juga mempertanyakan profitabilitas perusahaan-perusahaan ini dan distribusi keuntungan mereka.
Selain itu, ada pertanyaan tentang kepemilikan perusahaan dan siapa yang duduk di posisi komisaris dan direksi pada setiap perusahaan di bawah PT Subitu?
Kita semua tahu bahwa Program Tangguh LNG, yang dioperasikan oleh bp Indonesia, mendukung pendirian SUBITU pada Agustus 2015 sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat asli di kawasan Teluk Bintuni.
Namun, perhatian difokuskan pada PT Subitu Transmaritim, yang memiliki tiga kapal yang saat ini parkir di Tahiti dan tidak beroperasi.
Yohanes Akwan mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana bp akan mempertanggungjawabkan kapal-kapal tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat, mengingat kapal-kapal tersebut dibeli dengan dana yang bersumber dari DBH.
“PT-PT Subitu didirikan tahun 2015, dan sekarang sudah 9 tahun. Jadi tidak sehat jika hingga kini karyawan PT Subitu masih digaji dari dana yang bersumber dari DBH,” ungkap Yohanes Akwan.
Ia juga menekankan bahwa jika PT-PT Subitu tetap mau dipertahankan, mereka tidak boleh dibiayai menggunakan dana DBH, tetapi menggunakan dana bp. Menurut Yohanes, ranah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah wewenang pemerintah, bukan bp.
Sementara itu, kritik juga ditujukan pada program-program yang ditangani oleh tim yang berkantor di Steenkool. Tim tersebut mendapatkan gaji dari dana yang bersumber dari DBH, bukan uang bp, dan dianggap menikmati kemewahan serta gaji besar yang seharusnya masuk ke DBH. Hal ini mengurangi jumlah dana bagi hasil yang harus diterima oleh masyarakat lokal.
Kesenjangan sosial dan penipuan publik menjadi isu besar yang membutuhkan audit dan keterbukaan informasi publik.
Mediaprorakyat.com belum berhasil menghubungi pihak PT Subitu untuk komentar saat berita ini diterbitkan. Keterbukaan informasi publik dan audit mendalam terhadap program dan perusahaan terkait sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat asli Bintuni mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan dari Program Tangguh LNG. [HS]
