Pelanggaran HAM di Papua Terus Berlanjut: BKMP SE-KALIMANTAN Minta Tindakan Tegas

BKMP SE-KALIMANTAN
BKMP SE-KALIMANTAN

Kalimantan, Mediaprorakyat.com – Alte Gwijangge, Presiden Badan Koordinasi Mahasiswa Papua (BKMP) SE-KALIMANTAN, menyampaikan hasil rilis kepada Mediaprorakyat.com mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus terjadi di Tanah Papua, Sabtu Maret 2024.

Dalam pernyataannya, Gwijangge menekankan bahwa sejak Penggabungan Papua Barat ke dalam Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, pelanggaran HAM di Papua tidak pernah berhenti.

Menurutnya, penggabungan tersebut dianggap tidak sah oleh sebagian orang Papua dan cacat hukum internasional.

Pada saat ini, Gwijangge mengungkapkan adanya penangkapan dan penyiksaan yang terjadi terhadap tiga warga sipil, yakni Warinus Murib (18 tahun), Definus Kogoya (19 tahun), dan Alius Murib (19 tahun), asal Mangume, Dstrik Amukia, Kabupaten Puncak Ilaga pada 03 Februari 2024.

Mereka diduga ditangkap oleh aparat TNI tanpa bukti yang cukup dan kemudian disiksa secara brutal.

Gwijangge juga menyoroti kasus-kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM lainnya yang terus terjadi di Papua sejak tahun 1960-an hingga 2024. Dia menegaskan bahwa tidak satu pun dari kasus-kasus tersebut diselesaikan oleh negara, termasuk operasi militer yang dilakukan pada tahun 1960-an untuk merebut Papua dari tangan Belanda.

Sebagai tuntutan atas pelanggaran HAM tersebut, BKMP SE-KALIMANTAN menuntut beberapa hal:

• Presiden Republik Indonesia untuk segera memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menarik pasukan non organik dari seluruh tanah Papua.

• Presiden Republik Indonesia untuk segera membuka akses wartawan internasional dan PBB ke Papua untuk melakukan pemantauan situasi HAM di sana.

• Panglima TNI untuk segera mencopot Pangdam Cenderawasih dari jabatannya.

• Panglima TNI untuk segera memproses hukum para pelaku penyiksaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) institusi TNI dan mencabut status anggota TNI mereka.

Dengan demikian, BKMP SE-KALIMANTAN berharap agar tindakan tegas dapat diambil untuk mengakhiri pelanggaran HAM di Papua dan membawa keadilan bagi rakyat Papua. [Rilis]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

https://mediaprorakyat.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot_2023-08-21-22-41-08-24_6bcd734b3b4b52977458a65c801426b0.jpg