BINTUNI , Mediaprorakyat.com – Puluhan Anggota Panitia Pemilihan Distrik ( PPD ) wilayah kerja Komis Pemilihan Umum ( KPU ) Teluk Bintuni mendatangi Kantor KPU Teluk Bintuni untuk menyampaikan aspirasi terkait biaya operasional mereka. Bintuni , Rabu (29/3/2023).
Salah satu dari anggota PPD yang turut serta , Soter Orocomna dari Moskona Utara mengatakan ,kedatangan kami untuk memberikan masukan kepada KPU Teluk Bintuni terkait biaya operasional yang di terima anggota PPD dan PPS.
“ Kami semua anggota PPD dari 24 distrik se-kabupaten Teluk Bintuni , kesini untuk membicarakan biaya operasional PPS dan juga PPD , dalam hal ini nilainya kurang dari harapan kami , sehingga kami datang kesini untuk memberikan masukan agar KPU bisa melihat hal ini. Karena dana yang di keluarkan oleh pemerintah tidak menjawab kebutuhan kami di lapangan, terutama kami yang ada di daerah pegunungan , pesisir dan juga dataran,“ terang anggota PPD Moskona Utara.
Soter Orocomna mengungkapka bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota PPD dirinya kerap menggunakan dana pribadi , “Kami bekerja dengan dana pribadi , sehingga masih ada utang yang kami harus tanggung, makanya kami datang kesini untuk membicarakan hal ini supaya ada tanggapan dari KPU dan juga pemerintah,“ ujarnya.
Soter menerangkan bahwa honor yang diterima sebagai anggota PPD sebesar empat juta empat ratus ribu rupiah perbulan dan petugas PPS menerima satu juta empat ratus ribu rupiah per bulan itu tidak cukup mengingat geografis di daerahnya tidak mudah di jangkau.
Soter berharap agar biaya operasional itu dipertimbangkan , agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik . Karena minimnya biaya operasional tersebut kami mengalami kendala untuk melakukan tahapan – tahapan .
“ kalau ke daerah saya Moskona Utara bisa menghabiskan dana sebesar 16 juta untuk mencarter mobil pulang pergi , kalau pesawat 35 juta. Kalau penyampaian kami ini tidak ditanggapi oleh KPU dan pemerintah , maka kami akan mengembalikan ke KPU , kami tidak akan bekerja. Biar saja KPU daerah dan pusat yang bekerja . “ Ucap Soter .
Pada kesempatan itu Sekretaris KPU Teluk Bintuni Said Musaad yang sebelumnya menerima dan mendengarkan penyampaian aspirasi dari anggota PPD dan PPS di halaman kantor KPU itu, menyampaikan bahwa soal biaya operasional itu PPD itu merujuk dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang jumlahnya empat juta empat ratus ribu rupiah per bulan dan untuk operasional PPS itu satu juta empat ratus ribu rupiah per bulan, nilainya sama dengan yang di sampaikan oleh Soter Orocomna.
Sambung Said Musaad namun teman-teman merasa anggaran tersebut tidak mencukupi , sedangkan anggaran itu seluruh Indonesia nilainya disamakan.
” Melihat kondisi mereka dengan melihat letak geografis seperti Moskona itu dianggap tidak adil buat mereka karena empat juta empat ratus itu untuk biaya transportasi mereka saja itu kurang. Akan tetapi kami dari KPU tetap menerima mereka dengan baik , aspirasi mereka, saran pendapat mereka karena ini bukan kewenangan kita , sehingga aspirasi ini akan kami buat dalam bentuk laporan untuk kami laporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi supaya bisa di ketahui . Persoalan itu ada perubahan atau tidak, selanjutnya kami menunggu jawaban apakah ada tanggapan berdasarkan laporan itu nanti. ” Terang Sekretaris KPU Teluk Bintuni.
Sekretaris KPU Teluk Bintuni juga menambahkan saat ini pembayaran honor untuk PPD dan PPS itu lewat rekening , ” pilkada 2019 dan pemilu 2024 beda , dulu honor di bayar cash sekarang lewat transfer dari Bank BRI ” terangnya.
Sambungnya , namun ada beberapa hal yang menjadi kendala dimana masih banyak petugas PPD dan PPS yang Buku rekening nya belum jadi , karena pihak Bank BRI hanya mampu mencetak Buku rekening sebanyak 20 buku setiap hari.
” Tadi kami sudah meminta kepada pihak bank agar mempercepat pembuatan buku rekening , agar anggota PPD dan PPS kita bisa menggunakan biaya operasional yang telah mereka terima lewat rekeningnya. ” ujar Said Musaad. (hs)
