Kementrian PUPR RI Cek Kantong Kemiskinan di Teluk Bintuni

“Jangan sampai rumah tangga yang sebetulnya tidak miskin mendapatkan bantuan, sementara yang sesungguhnya miskin malah tidak mendapatkan bantuan.”

Dudung Zainal Arifin Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilayah Papua dan Papua Barat.

BINTUNI, Mediaprorakyat.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia turun lapangan ke Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengambil sampel di daerah yang dianggap sebagai kantong kemiskinan ekstrem.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Infrastruktur wilayah Papua dan Papua Barat pada Kementerian PUPR Republik Indonesia,Dudung Zainal Arifin menerangkan Ada tiga hal yang sangat ironis, sehingga kondisi Kabupaten Teluk Bintuni masuk ke dalam kantong kemiskinan ekstrem, dikarenakan 32 persen masyarakatnya masih miskin.

Untuk itu Pemerintah pusat punya perhatian yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tersebut , bukan hanya di Kabupaten Teluk Bintuni saja tapi di seluruh Papua Barat.

” Di Papua Barat dari 13 kabupaten dan kota ada 12 Kabupaten kota adalah daerah kantong kemiskinan , satu-satunya yang tidak menjadi kantong kemiskinan itu hanya Kaimana. Kota Sorong pun termasuk kantong kemiskinan ekstrim , ” Ujar Dudung, Kamis (17/3/2022) malam sekitar pukul 22.30 WIT.

Dudung menyampaikan data kepada wartawan, ada 212 daerah di seluruh Indonesia , Pak Jokowi (Presiden RI) punya target di tahun 2024 kantong-kantong kemiskinan ini harus tuntas.

Di Kabupaten Teluk Bintuni ini kebetulan kami ditugaskan untuk lima distrik sebagai percontohan awal di 2022, tapi untuk sampling verifikasi kami ambil di dua Distrik , Wariagar dan Manimeri.

Sebetulnya ada satu lagi yang ketiga dataran Beimes Horna tetapi kerana kondisi jalan yang sedang dilanda banjir tidak memungkinkan untuk mobil kami masuk kesana.

Merdey, Moskona Utara dan Timur juga termasuk tetapi karena keterbatasan waktu kami verifikasi di dua distrik saja, tapi bukan berarti distrik itu tidak ditangani tetap kita tangani berdasarkan data yang adaada sebut anak buah dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu.

Dudung menyampaikan, ada beberapa perbedaan data yang kami dapatkan, data dari BKKBN , ternyata dari dinas sosial juga ada , dari kependudukan ada ,dari BPS dan dari Kopda.

” satu sama lain ada sedikit perbedaan tapi sebagian besar ada kesamaan data untuk itu kami verifikasi ke lapangan jangan sampai rumah tangga yang sebetulnya tidak miskin mendapatkan bantuan, sementara yang sesungguhnya miskin malah tidak mendapatkan bantuan, ” Ungkap Dudung.

Itu fungsi verifikasi dan 99 persen hanya kurang lebih satu persen yang tidak sesuai sehingga kami yakini bahwa data itu valid , sehingga bisa ditindaklanjuti dengan tiga program Utama.

Pertama , rumahnya dibangun secara swadaya terapi di berikan bantuan namanya bsps (Bantuan stiwulan perumahan swadaya) dengan kemampuan dan tukang yang mereka lakukan bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang ada jadi tidak perlu memanggil tukang dari luar.Kedua , dari sisi air bersih , kalau air bersih nanti akan dilakukan oleh balai kami dari Manokwari dan yang ketiga, sanitasi.

” Sebetulnya ada yang ke empat yaitu jalan lingkungan kemudian drainase , persampahan itu juga ditangani, tapi Secara umum inti dari kemiskinan itu ada tiga ; rumah , air bersih dan sanitasi, ” Jelas Dudung.

Disinggung soal SDM (Sumber daya manusia) , Dudung menjelaskan Kemiskinan diakibatkan oleh sumber daya manusianya itu bukan tugas kami , itu tugas dari Kemenakertrans , Kemendikbud .

” Tapi kami ada sedikit berkaitan dengan SDM yakni melatih masyarakat untuk bertukang,Tukang kontruksi itu memang di latih oleh kami tapi itu tidak ada kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, ” tuturnya.

Dari survey Kami dilapangan, kami juga mendapatkan informasi dimana masyarakat suka menjual atau memberikan pekerjaannya (proyek) kepada orang lain , juga bantuan. Untuk itu , kami akan membentuk tim dari Pemda maupun Balai kami yang ada di provinsi tapi juga kami akan dorong agar para Pihak yang ada di Papua Barat ini termasuk juga seluruh Indonesia akan melibatkan unsur akademis dari forum rektor dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar sama-sama saling mengontrol dengan tujuan agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan sesuai peruntukannya.

” Jadi ketika masyarakat dapat bantuan dari pemerintah tidak digunakan atau dipakai untuk membeli hp (handphone) , dibelikan sepeda motor , atau lebih jauhnya lagi kawin lagi , ” Ucapnya bercanda.

Lanjutnya , Bantuan yang akan kita berikan nantinya ada dua opsi. Bisa bentuk barang , ada bentuk uang dan ada yang akan kita gabungkan , barang dan uang , tergantung kesepakatan antara para pihak.

Saya melakukan survey diseluruh Papua Barat sudah lima hari , jadi tiga hari kemarin di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan (Oransbari) kemudian Momiwaren dan Tahota.

Sebelum menutup wawancara, Dudung menjelaskan terjadinya kemiskinan karena ada beberapa faktor, diantaranya dari sisi pengelolaan, attitude masyarakat itu sendiri , kemudian kompetensi dari penyelenggara pemerintahan, bukan dari Pemda saja termasuk pemerintah provinsi dan pusat. pungkasnya. (mpr-01

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

https://mediaprorakyat.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot_2023-08-21-22-41-08-24_6bcd734b3b4b52977458a65c801426b0.jpg